Contoh : Buku Saku Terbitan Kementerian Dalam Negeri
A. Pengertian
Perpustakaan merupakan tempat mengumpulkan, mengelola dan melayani pemustaka dalam menyediakan koleksi dan menyediakan sumber-sumber informasi yang terbaru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu sumber informasi yang harus disediakan dan tidak bisa diabaikan adalah terbitan pemerintah.
Dalam bahasa Inggris terbitan pemerintah adalah terbitan yang sah dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berisi tentang pemerintahan. Menurut pengertian terminologi, istilah terbitan pemerintah merupakan dokumen dan informasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau organisasi pemerintah daerah dan pusat. Secara etimologi, istilah terbitan pemerintah terdiri dari dua suku kata yang berbeda dan memiliki arti masing-masing, yaitu terbitan merupakan kata benda (nouns) dari kata dasar “terbit” yang dapat diartikan sebagai lahir, bangkit, keluar, naik, dan tenggelam. Sedangkan pemerintah adalah perihal mengurus atau mengatur (memimpin, mengelola). Pemerintah berarti badan tertinggi yang memerintah suatu negara ataupun sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.
Menurut Suwarno (2011:66) terbitan pemerintah merupakan jenis buku yang termasuk sebagai bahan rujukan yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah melalui lembaga resmi yang berisi informasi yang berkaitan dengan masalah pemerintahan atau masalah-masalah untuk kepentingan umum.
American Library Association Glossary of Library Science membatasi terbitan pemerintah dan badan internasional sebagai berikut: setiap terbitan yang berasal dari, diterbitkan oleh, atau dengan biaya dan wewenang setiap kantor resmi atau lembaga internasional.
Menurut Mustafa (2008:27) terbitan pemerintah adalah setiap penerbitan yang dicetak atas biaya pemerintah atau diterbitkan oleh badan-badan pemerintah yang pada umumnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemerintahan atau masalah-masalah untuk kepentingan umum.
Saleh (2009:87) menjelaskan terbitan pemerintah adalah publikasi atau bahan pustaka yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah, melalui lembaga resmi yang berisi informasi mengenai pemerintahan, peraturan-peraturan atau perundangan, dan pengumuman-pengumuman resmi.
Sedangkan menurut Yusuf (2010:17) dokumen pemerintah atau sering disebut juga dengan penerbitan pemerintah adalah suatu penerbitan yang dicetak atas biaya dan tanggung jawab pemerintah.
Syahyuman (2012:4) mendefinisikan terbitan pemerintah merupakan buku yang diklip pada sisi kiri atas yang berisikan satu atau sekumpulan undang-undang, peraturan pemerintah, presiden, menteri dan jajarannya yang setingkat. Kalau diterbitkan oleh pemerintah pusat dinamakan lembaran pemerintah pusat, kalau lembaran itu diterbitkan oleh pemerintah daerah (gubernur dan jajarannya atau yang setingkat) dinamakan lembaran pemerintah daerah.
B. Ciri dan Tujuan
Suatu terbitan pemerintah dan badan internasional biasanya mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut:
1. Diterbitkan dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan biaya dari pemerintah.
2. Diterbitkan oleh Badan Pemerintah/Kantor Pusat, Pemerintah Daerah atau Kantor Cabang.
3. Kebanyakan terbitan jenis ini tidak dikenal secara umum dan berisikan masalah kepemerintahan dan masalah umum.
4. Jenis terbitan ini sukar ditemukan di toko-toko buku pada umumnya.
Menurut Yusuf (2010:438) gunanya terbitan pemerintah bagi pembaca yaitu sebagai bahan keterangan dan pengetahuansupaya tidak buta terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Penerbitan pemerintah merupakan salah satu penghubung antara pemerintah dengan masyarakat umum mengenai suatu kebijakan.
Menurut Adinfafash (2011) sebagai salah satu sarana penerangan dan penyuluhan yang dikelola oleh pemerintah. Penerbitan pemerintah bertujuan untuk membina sikap mental dan sikap hidup yang berasaskan pancasila, baik sebagai perorangan maupun sebagai bangsa dan bergairah untuk membangun.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat terbitan pemerintah sebagai bahan keterangan dan pengetahuan bagi masyarakat umum supaya tidak buta terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah serta sebagai sarana penerangan dan penyuluhan yang dikelola oleh pemerintah agar masyarakat menjadi tahu mengenai informasi dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Yusuf dan Yaya Suhendar (2007:17) memberikan contoh bahwa buku tentang petunjuk perjalanan para wisatawan yang diterbitkan oleh Departemen Pariwisata juga termasuk ke dalam jenis publikasi pemerintah. Kemudian buku-buku statistik yang setiap tahun terbit. Apapun bentuknya, bisa dalam bentuk majalah, buku, atau bahan pamflet, asal diterbitkan oleh atas nama dan tanggungjawab lembaga-lembaga pemerintah itu dikategorikan sebagai dokumen pemerintah atau publikasi pemerintah. Menurut Sinaga (2011:55) yang termasuk kedalam jenis publikasi pemerintah di antaranya undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, instruksi presiden, dan sebagainya.
Dilihat dari segi penggunaanya, penerbitan atau dokumen pemerintah bisa dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:
a. Rekaman administrasi Negara atau pemerintahan.
b. Dokumen penelitian para ahli termasuk sejumlah data dan statistic yang amat besar nilainya, hingga masalah sains dan bisnis.
c. Sumber-sumber informasi yang sifatnya umum.
Terbitan pemerintah merupakan salah satu koleksi referensi dan memuat informasi penting bagi pemustaka. Oleh sebab itu, sudah seharusnya perpustakaan memberikan perhatian yang lebih terhadap koleksi terbitan pemerintah.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa terbitan pemerintah tergolong kepada jenis koleksi referensi yang diterbitkan lembaga pemerintah karena apapun bentuknya, bisa dalam bentuk majalah, buku, atau bahan pamflet, asal diterbitkan oleh atas nama dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah itu dikategorikan sebagai dokumen pemerintah atau publikasi pemerintah.
Menurut Lasa (1994: 70) secara garis besar ruang lingkup terbitan pemerintah mencakup.:
- Kegiatan pemerintah yang perlu diketahui oleh masyarakat awam seperti: pemilihan umum, sensus penduduk, dan sidang kabinet.
- Informasi resmi yang dapat dipergunakan sebagai bahan studi maupun penelitian.
- Perundang-undangan, peraturan, ketetapan pemerintah yang harus diketahui oleh setiap warga negara maupun kelompok masyarakat tertentu seperti: pajak, undang-undang lalu lintas, undang-undang perkawinan, dan undang-undang pendidikan.
C. Jenis-jenis Terbitan Pemerintah
1. Undang-undang
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik danhukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antaranya keduanya.
2. Peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
3. Peraturan Presiden
Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.
4. Iklan layanan masyarakat
Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Iklan layanan masyarakat (ILM) dapat dikampanyekan oleh organisasi profit atau non profit dengan tujuan sosial ekonomis yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Daftar Pustaka
Hayati, Rahma. 2012. “Pemanfaatan Terbitan Pemerintah”. (Makalah). Padang: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah FBS UNP.
Lasa. 1994. Jenis-jenis Pelayanan Informasi Perpustakaan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Mustafa, Badollahi. 2008. Materi Pokok Bahan Rujukan Umum. Jakarta: Universitas Terbuka.
Saleh, Abdul Rahman.2009. Pengantar Kepustakaan: Pedoman Bagi Pengguna Perpustakaan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jakarta: Sagung Seto.
Sinaga, Dian. 2011. Mengelola Perpustakaan Sekolah. Bandung: Bejana
Suwarno, Wiji. 2011. Perpustakaan dan Buku. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Syahyuman. 2012. Manajemen Koleksi Perpustakaan. Padang: Sukabina Press.
Yusuf, Pawit. M. dan Yaya Suhendar. 2007. Petunjuk Praktis Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Dasar. Jakarta: Kencana.
Yusuf, Pawit. M. 2010. Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah. Jakarta: Kencana.
https://irmawarni16.blogspot.com/2020/03/terbitan-pemerintah.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar